Te-Minutes – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyoroti pentingnya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Menurutnya, target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026 harus diikuti dengan langkah strategis dan kerja nyata dari masing-masing perangkat daerah.
Hafiz menilai, capaian pendapatan daerah tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan anggaran, tetapi membutuhkan evaluasi berkala, inovasi, serta keseriusan OPD dalam memaksimalkan potensi yang tersedia.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (22/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa perubahan APBD harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk melakukan pembenahan terhadap program dan kebijakan pembangunan. Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas.
Menurut Hafiz, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi perhatian bersama. Berbagai potensi yang belum tergarap harus diidentifikasi dan dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selain sektor pendapatan, ia juga meminta agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap alokasi belanja harus memiliki urgensi, sasaran, serta manfaat yang terukur, sehingga tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi anggaran.
Hafiz turut menekankan bahwa pemerataan pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kapasitas keuangan daerah. Program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan jawaban pemerintah atas berbagai pandangan fraksi DPRD, termasuk dukungan terhadap upaya optimalisasi pelaksanaan anggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut, Hafiz memastikan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD hingga persetujuan bersama yang dijadwalkan pada 30 September 2026.
Baginya, keberhasilan perubahan anggaran tidak diukur dari besarnya angka yang tercantum dalam dokumen APBD, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program, meningkatkan pendapatan, serta menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
