Te-Minutes – Pemerintah Kabupaten Batang Hari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pemuda Muara Bulian dan menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Acara Musrenbang ini secara resmi dibuka oleh Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Ketua DPRD Batang Hari, para bupati dari wilayah perbatasan Kabupaten Batang Hari, serta tamu undangan lainnya dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Mhd Fadhil Arief menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kita setiap tahunnya diamanatkan oleh konstitusi untuk melaksanakan Musrenbang ini. Agenda ini menjadi rutinitas yang tentunya harus relevan serta mampu memprediksi kondisi saat ini,” ujarnya.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin pembangunan di Batang Hari berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah.
Dengan terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan seluruh usulan dan masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
