Te-Minutes – Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Jambi, Jumat (7/8/2026).
Pertemuan yang diterima Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT bersama anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kerinci Sungai Penuh itu membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Permukaan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana karbon, pajak kendaraan bermotor melalui skema opsen, hingga peluang pembangunan infrastruktur melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Rombongan Kabupaten Kerinci dipimpin langsung Wakil Bupati Kerinci H. Murison, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Wakil Ketua DPRD Boy Edward, Wakil Ketua DPRD Surmila, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kerinci.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kerinci H. Murison mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan berbagai kepentingan daerah yang memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat.
“Kami datang untuk berdiskusi sekaligus meminta masukan dari DPRD Provinsi Jambi. Ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian kami, terutama mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, peluang pemanfaatan dana karbon, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi semakin kuat sehingga berbagai persoalan ini dapat diselesaikan bersama” ujar Murison.
Menurutnya, pembangunan daerah akan lebih cepat tercapai apabila komunikasi antara Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat berjalan secara sinergis.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Boy Edward menilai konsultasi tersebut penting sebagal upaya menyamakan persepsi terhadap berbagai kebijakan fiskal daerah, khususnya setelah diterapkannya sistem opsen pajak dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Kami ingin memperoleh pemahaman yang sama sekaligus membangun sinergi dengan DPRD Provinsi Jambi agar kebijakan-kebijakan baru ini benar-benar mampu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan komunikasi yang baik, kami optimistis potensi fiskal Kabupaten Kerinci bisa terus ditingkatkan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Surmila. ia menegaskan DPRD Kabupaten Kerinci siap mendukung berbagai langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap hasil konsultasi ini menjadi tindak lanjut nyata. Sinergi antara DPRD kabupaten dan DPRD provinsi sangat penting agar setiap potensi daerah dapat dioptimalkan dan setiap kendala yang dihadapi dapat diperjuangkan bersama,” ujar dr Surmila.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang dihadapi Kabupaten Kerinci memang membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan.
“Semangatnya adalah kolaborasi. Ada kewenangan yang berada di kabupaten, ada yang menjadi kewenangan provinsi. Karena itu harus dibangun komunikasi yang kuat agar potensi-potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ivan.
Menurut mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi itu, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang perlu terus dievaluasi agar memberikan manfaat yang lebih optimal bagi daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui sistem opsen pajak. Menurut Ivan, kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pendataan objek pajak,
sosialisasi hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah.
“Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten bergerak bersama melakukan pendataan, sosialisasi hingga penagihan secara terpadu, tentu hasilnya akan jauh lebih optimal. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula manfaat yang kembali ke daerah,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga membahas peluang memperoleh dukungan pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah. Ivan menjelaskan, usulan yang diajukan pemerintah kabupaten harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat agar dapat diprioritaskan.
“DPRD Provinsi siap membantu menjembatani komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional maupun kementerian terkait sehingga usulan pembangunan jalan dari Kabupaten Kerinci dapat diperjuangkan bersama,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ivan Wisata turut menyampaikan gagasan agar DPRD Kabupaten Kerinci membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menggali seluruh potensi penerimaan daerah.
“Saya mengusulkan DPRD Kabupaten Kerinci membentuk Pansus PAD. Melalui pansus ini seluruh potensi pendapatan dapat dipetakan secara menyeluruh, baik dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, hingga potensi baru seperti dana karbon. Dengan begitu, kemandirian fiskal daerah akan semakin kuat,” tegas Ivan.
Di akhir pertemuan, Pemerintah Kabupaten Kerinci, DPRD Kabupaten Kerinci, dan DPRD Provinsi Jambi sepakat memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam memperjuangkan berbagai kepentingan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Kerinci sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan pubiik demi kesejahteraan masyarakat.
